SUMBAROPINI – Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mengungkapkan bahwa total nilai kerugian dan kerusakan sektor pertanian beserta infrastruktur pendukung di Sumatera Barat pasca-bencana mencapai angka Rp4,53 triliun.
Data faktual ini terungkap setelah dilakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah 19 kabupaten dan kota.
Angka tersebut mencakup kerusakan signifikan pada berbagai instrumen vital pertanian. Berdasarkan hasil pencocokan data teknis, kerusakan bendungan tercatat sebagai komponen terbesar dengan nilai mencapai Rp2,06 triliun.
Selanjutnya, kerusakan jaringan irigasi tercatat sebesar Rp1,07 triliun, kerugian sektor pertanian langsung Rp1,22 triliun, Jaringan Irigasi Tersier dan Usaha Tani (JITUT) sebesar Rp156,87 miliar, serta kerusakan embung senilai Rp10,25 miliar.
Rahmat Saleh menegaskan bahwa temuan ini berbeda signifikan dengan laporan awal yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah pusat di Jakarta pada Rabu (14/1/2026).
”Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).
Langkah turun lapangan ini diambil Rahmat guna memastikan validitas data pasca-RDP dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, akurasi data merupakan landasan utama agar kebijakan pemulihan dan penganggaran dari pemerintah pusat tepat sasaran.
Selain persoalan validitas data, Rahmat juga menyoroti hambatan birokrasi dalam mekanisme pemulihan. Ia menilai adanya tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) sering kali memperlambat perbaikan irigasi skala kecil.
Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan banyak sawah rusak berat akibat perubahan alur sungai dan timbunan lumpur yang memerlukan penanganan cepat.
”Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani,” tegasnya.
Ia juga menambahkan perlunya dukungan alat berat agar lahan pertanian warga dapat segera digarap kembali.
Melalui temuan ini, Rahmat berharap pemerintah pusat segera memperbarui rujukan data mereka dan meninggalkan data lama yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi riil.(Red)
